[Koran-Digital] Politik Uang dan Daftar Pemilih jadi Masalah
DA dua kendala besar dalam pemilu kada DKI Jakarta, yakni adanya politik uang dan validitas pemilih untuk mendapatkan daftar pemilih tetap. Demikian dikatakan peneliti Senior Center for Electoral Reform (Cetro), Refl y Harun, di Jakarta, kemarin. Refl y menilai banyak warga pendatang yang dapat sangat berpengaruh pada validitas pemilih untuk mendapatkan daftar pemilih tetap (DPT).
“Administrasi kependudukan jelas menjadi kendala, mengingat banyaknya para pendatang yang tidak mene
tap. Ini tentunya akan menjadi ganjalan penentuan DPT yang jelas sebagai ujung tombak dalam pemilihan,” ujarnya. Hal lainnya yang menjadi ganjalan, menurut Refl y, yakni budaya politik uang yang ke rap terjadi pada politisi di Indonesia. Dalam hal ini, menurut Refl y, menjadi tanggung jawab besar yang diemban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
“KPU provinsi dan Panwaslu tentunya harus bekerja keras mengatasi masalah ini. Jika sampai ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus benar-benar dijatuhkan secara adil,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai bahwa keteguhan mental dan sikap amanah para pejabat di KPU provinsi DKI Jakarta dan Panwaslu turut menjadi pilar berlangsungnya pemilu kada yang jujur dan adil. “Karena pemilu kada ini rentan sekali kecurangan di sana-sini, petugas memang harus mengem ban amanah sebaik-baiknya dalam bertugas, termasuk tidak gampang menerima suap,” ujarnya. Hal yang terpenting saat ini, menurut Ray, antara lain, soal DPT yang sejak semula sering terjadi kekacauan. “Di pemilu kada lalu kisruh DPT terjadi, seharusnya KPU bisa belajar dari pengalaman dan tidak mengulang hal yang sama.
Kenyataannya sekarang DPT ganda tetap belum bisa ditekan maksimal,” tegas Ray.
Dalam menanggapi hal ini, anggota KPU DKI Jakarta, Aminullah, mengaku pihaknya sejauh ini sudah berusaha maksimal guna menekan jumlah DPT ganda. “Berbagai
upaya kita sudah lakukan yang terakhir, yakni verifi kasi ke tiap rumah oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP),” jelasnya. Menurut Amin, terjadinya DPT ganda itu tidak lain karena pendataan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga tidak sempurna 100%. Bisa saja petugas di Dinas Dukcapil salah menjumlahkan DP4 sehingga ketika diterima jumlahnya mencapai 7,5 juta.
“Karena itu, KPU DKI Jakarta akan adakan verifi kasi karena tidak menutup kemungkinan jumlah DP4 bertambah atau berkurang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amin mengatakan persiapan logistik untuk
pemilu kada DKI akan segera dilakukan setelah tiga unsur utama pemilu kada terpenuhi.
“Ketiga unsur itu ialah adanya calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan, adanya daftar pemilih tetap (DPT), dan petugas pemungutan suara (PPS),“ ujarnya. Terkait verifikasi dukungan tahap dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan (independen), menurut Amin, hingga saat ini pihaknya masih bekerja. Diharapkan, proses itu akan selesai sebelum jadwal yang ditetapkan, yakni 7 Mei mendatang. (*/J-2) KPU provinsi dan Panwaslu tentunya harus bekerja keras mengatasi masalah ini.'' Refly Harun Peneliti senior Cetro
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/04/17/ArticleHtmls/Politik-Uang-dan-Daftar-Pemilih-jadi-Masalah-17042012007015.shtml?Mode=1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar